Rutan Praya Teguhkan Komitmen Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM 2025

Mataram, NTB – Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Praya, M. Syaripuddin Hazri, menghadiri penandatanganan perjanjian kinerja, pakta integritas, dan pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 2025. Acara ini digelar di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat, Senin (20/01/2025).

Kegiatan ini melibatkan seluruh pimpinan tinggi (Pimti) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) NTB dan para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di wilayah NTB. Para peserta menandatangani dokumen perjanjian kinerja sebagai bentuk komitmen untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh Dirjenpas.

Kepala Kanwil Dirjenpas NTB, Anak Agung Gde Krisna, dalam sambutannya, mengingatkan pentingnya menjalankan delapan Asta Cita Presiden, lima perintah harian Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta 21 arahan dari Dirjenpas.

"Kami mengajak seluruh jajaran untuk memanfaatkan lahan milik UPT secara optimal guna mendukung program ketahanan pangan pemerintah pusat, khususnya di wilayah NTB, " ujar Krisna.

Kepala Rutan Praya, M. Syaripuddin Hazri, menegaskan bahwa acara ini bukan hanya seremonial, tetapi juga momentum untuk memperkuat integritas dan dedikasi.

"Penandatanganan ini bukan hanya formalitas, tetapi wujud tanggung jawab kita dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Komitmen ini adalah cerminan upaya kami menjaga kepercayaan publik melalui kerja yang profesional dan transparan, " ujar Syaripuddin.

 Dengan pencanangan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, UPT Pemasyarakatan di NTB diharapkan mampu menciptakan lingkungan birokrasi yang bersih, melayani, dan bebas dari korupsi. Komitmen ini juga sejalan dengan misi nasional untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan masyarakat yang sejahtera.

Melalui acara ini, Rutan Praya dan seluruh UPT Pemasyarakatan di NTB menunjukkan keseriusan dalam mendukung program reformasi birokrasi, mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, dan mengukuhkan integritas sebagai nilai utama dalam setiap langkah mereka. (Adb)